Nikolas Taek Menang Perkara di Jakarta, Eksekusi di Betun

BETUN, TIMORline.com-Nikolas Taek, warga Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menang perkara di Mahkamah Agung (MA) Jakarta melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). Dalam putusan PK-nya, MA menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Atambua.

Kemenangan Nikolas itu berakhir dengan eksekusi pihak Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua di dua lokasi objek sengketa di Betun,  Rabu (28/11/2018).

Eksekusi itu diawali  pembacaan Penetapan MA oleh Panitera PN Kelas IB Atambua Hendrikus Sega di hadapan warga sekitar, aparat keamanan baik kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI), pihak Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kabupten Malaka dan Kepala Desa Wehali Johanes Robby Tei Seran.

Nikolas mengalahkan para tergugat yang terdiri dari Ferdinandus Seran, Florentina Abuk, Yasinta Seuk Manina, Wilibrodus Tahu dan Yeremias Atok.

Nikolas Taek dan Yasinta Seuk Manina dkk terlibat sengketa lahan dua bidang, yakni Bidang I di Malae Raten sekira 4.720 meter persegi dan Bidang II di Nularan sekira   4.600 meter persegi, semuanya di wilayah Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah. Kedua lokasi itu merupakan lahan persawahan.

Penebangan pohon kelapa di lokasi Nularan. (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Dalam eksekusi di Nularan,  Nikolas Taek dan keluarga berhasil menebang 11 pohon kelapa menggunakan dua mesin sensor. Tukang sensor dibantu sebagian warga menggunakan tali untuk tarik  pohon kelapa yang tumbang agar tidak jatuh ke lahan tetangga. Setelah tumbang, batangan kelapa itu dipotong lagi menjadi beberapa potong. Eksekusi yang berlangsung hanya sekira 20 menit itu dimulai sekira pukul 11.15 wita.

Eksekusi kemudian dilanjutkan di lokasi Malae Raten. Di sini, keluarga Nikolas Taek merubuhkan sebuah pondok tua dan menebang berbagai jenis tanaman. Antara lain pisang, kelapa, kapok, jati, mangga, pinang, marungga, mahoni, dan lainnya.

Panitera PN Kelas IB Atambua Hendrikus Sega menjelaskan, eksekusi dilakukan setelah ada Putusan Kasasi MA tertanggal 14 Januari 2015 NO. 652 K/PDT/2015 dan  Putusan PK MA tertanggal 18 Desember 2017 NO. 761 PK/PP DT/2017 yang  menguatkan Putusan PN Kelas IB Atambua tertanggal 29 Pebruari 2012 NO. 18/PDT.G/2011/PN.ATB.

Menurut Hendrikus, sebetulnya  antara Nikolas Taek dan Yasinta Seuk Manina dkk masih mempunyai hubungan keluarga erat atau bersaudara.

“Penggugat dan para tergugat masih bersaudara. Awalnya kita sudah minta damai tetapi masing-masing pada pendirian, tidak mau damai. Karena itu, kita lanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara. Hasilnya, penggugat menang tetapi para tergugat banding dan kasasi. Bahkan sampai dengan peninjauan kembali.

“Dalam putusan PK,   Nikolas Taek selaku penggugat menang. Hari ini kita eksekusi. Dengan demikian, mulai hari ini dan seterusnya, tanah dan semua tanaman yang ada di atasnya menjadi milik penggugat”, tandas Hendrikus.

Kepala Seksi Penanganan Masalah pada  KPN Kabupaten Malaka Matheus Bria enggan berkomentar. Dia kuatir salah memberi keterangan kepada wartawan. Sebab, sertifikat tanah yang dikantongi  Yasinta Seuk  Manina itu diterbitkan pihak KPN Belu,  bukan Malaka. Sehingga, yang berwewenang memberi keterangan tentang sertifikat itu adalah pihak KPN Belu.

Matheus menyampaikan hal itu   terkait pertanyaan wartawan mengapa orang yang memiliki sertifikat tanah seperti Yasinta Seuk Manina itu justru dikalahkan orang yang tidak memiliki sertifikat tanah atas lahan yang disengketakan.

Kepala Desa Wehali Johanes Robby Tei Seran saat memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Sedangkan Kepala Desa (Kades) Wehali Johanes Robby Tei Seran mengatakan, pihaknya menghargai eksekusi pengadilan. Tetapi, Kades Robby heran mengapa sertifikat hak milik yang dikantongi Yasinta Seuk Manina justru  tidak punya kekuatan hukum apa-apa di hadapan hakim. Sebaliknya, Nikolas Tae yang tidak punya sertifikat tanah hak milik  justru dimenangkan hakim.

“Kalau sertifikat tanah hak milik sudah tidak menjadi alas hak pemilik tanah, berarti orang tidak mau urus sertifikat lagi. Sebab, orang akan pikir sertifikat itu tidak ada gunanya”, demikian Kades Robby.

Ferdinandus Seran dkk seusai eksekusi menolak menandatangani berita acara eksekusi. “Ahhh, kamu sudah tandatangan, ya, sudah. Semua sudah selesai. Kami tidak mau tandatangan”, tandas Ferdinandus didampingi istrinya Florentina Abuk dan anak perempuannya Amanda Hoar.

Reporter/Editor: Cyriakus Kiik

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *