Jabatan Wabup Kosong, Bupati Malaka: Fraksi Gerindra dan PKB Tidak Memiliki Kewenangan

BETUN, TIMORline.com-Jabatan Wakil Bupati (Wabup) Malaka yang mengalami kekosongan 14 bulan lebih saat ini dipertanyakan masyarakat Kabupaten Malaka baik melalui cerita dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial.

Sikap serupa ditunjukkan para wakil rakyat yang duduk di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka. Ini dilakukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemandangan Umum Fraksi masing-masing di DPRD Kabupaten Malaka, pekan lalu.

Atas pertanyaan kedua fraksi, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran dalam Jawaban Pemerintah Kabupaten Malaka Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malaka Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang Diajukan oleh Pemerintah Daerah, yang dibacakan Asisten III Yoseph Parera, menegaskan, “Fraksi yang mempertanyakan pengisian jabatan  Wakil Bupati tersebut tidak memiliki kewenangan baik absolut maupun relatif”.

Menurut Bupati Stefanus, pengisian jabatan Wabup yang kosong tidak dapat dilakukan secara tergopoh-gopoh, tidak cermat, amburadul dan ilegal. Sebab,  pengisian jabatan itu sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu akan menjadi kewenangan partai-partai pengusung dan pendukung untuk mengajukan calon sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bagi partai-partai yang tidak termasuk partai pengusung dan pendukung harap tenang. Tidak memaksakan kehendak. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beretika”, tandas Bupati Stefanus dalam jawabannya.

Selain itu, bupati yang mantan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT itu mengingatkan, jabatan bupati dan wakil bupati itu adalah hasil perjuangan yang panjang dan melelahkan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Malaka Krisantus Yulius Seran.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Krisantus Yulius Seran kepada TIMORline.com di Kantor DPRD Malaka, Rabu (28/11/2018), menilai, jawaban Bupati Malaka Stefanus Bria Seran terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malaka Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang Diajukan oleh Pemerintah Daerah, yang dibacakan Asisten III Yoseph Parera bahwa fraksi yang mempertanyakan pengisian jabatan  Wakil Bupati tidak memiliki kewenangan baik absolut maupun relatif tidak hanya melecehkan anggota Dewan dan partai bersangkutan tetapi terlebih-lebih melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, menurut Yulius, anggota Dewan mempunyai hak berpendapat yang dijamin undang-undang.  “Hak berpendapat itulah yang memberi wewenang kepada anggota Dewan untuk berbicara tentang semua persoalan rakyat termasuk pengisian jabatan wakil bupati”, tandas Yulius.

Yulius mengakui kalau Partai Gerindra adalah partai oposisi. Tetapi, oposisi dimaksud tetap dalam sistem, bukan oposisi di luar. Sehingga, pihaknya tetap bermitra dengan pemerintah secara sah untuk melaksanakan semua program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malaka.

Lius, begitu Yulius biasa diakrabi, menegaskan, apa yang fraksinya pertanyakan dalam Pemandangan Umum Fraksi itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai anggota Dewan.

“Kita tanya malahan dibilang tidak punya kewenangan. Kalau begitu siapa yang omong. Kalau memang Pak Bupati bilang pengisian jabatan wakil bupati wewenang partai pengusung, kenapa Pak Bupati tidak melakukan koordinasi dengan pimpinan partai pengusung. Masa wakil bupati sudah meninggal satu tahun lebih tetapi jabatannya yang kosong itu belum diisi”, tanyanya.

Lius menduga Bupati Stefanus sengaja mengulur-ulur waktu pengisian jabatan Wabup Malaka. Sebab, bila tidak demikian, kenapa jabatan wakil bupati kosong sudah satu tahun lebih tetapi belum diisi. “Mungkin saja bupati punya kekuatiran tertentu tentang pengisian jabatan wakil bupati”, demikian Lius.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Malaka Adrianus Bria Seran justru mempertanyakan urgensi pengisian jabatan Wabup Malaka yang kosong sudah satu tahun lebih. Sebab, tanpa Wabup pun bupati bersama-sama dengan Sekretaris Daerah (Sekda), asisten, kepala dinas dan kepala bagian tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik.

“Meskipun wakil bupati tidak ada, semua pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan apa adanya dan lancar”, tandas Adrianus.

Hal senada disampaikan Sekretaris Partai Hanura Petrus Tey Seran. Dia mempertanyakan urgensitas pengisian jabatan wakil bupati. Sebab, toh selama wakil bupati tidak ada, bupati bersama-sama dengan Sekda, para asisten, staf ahli, kepala dinas dan kepala bagian tetap kompak  mengendalikan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malaka.

“Jadi, sebetulnya apa yang menjadi hal urgen pengisian jabatan wakil bupati”, tanya Petrus yang biasa diakrabi  Dody itu.

Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *