Revisi–Pemkab Malaka Diharapkan Integrasikan Jamiman Sosial Masyarakat ke BPJS Kesehatan

BETUN, TIMORline.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diharapkan untuk  mengintegrasikan jaminan sosial masyarakat setempat ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Harapan itu disampaikan Kepala Kantor Operasi BPJS Kesehatan Kabupaten Malaka Meny Elison Seran kepada TIMORline.com di kantornya, Rabu (07/11/2018).

Meny sendiri mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan  pihak Pemkab Malaka selama ini di bawah kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran. Sebab, di bidang kesehatan, Pemkab Malaka memberi ruang bagi masyarakat berobat hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e) Malaka. Tempat pengobatannya di  Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun dan semua Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Malaka, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mgr Gabriel Manek, SVD Atambua di Kabupaten Belu dan RSUD Prof dr. W.Z. Johannes Kupang di Kota Kupang.

“Ini langkah dan program yang baik bagi masyarakat Malaka. Tetapi, jangkauan wilayah pengobatannya terbatas. Sehingga, langkah lain yang lebih baik bila jaminan sosial masyarakat Malaka diintegrasikan ke BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS”, tandas Meny.

Melalui Program JKN-KIS, menurut Meny, masyarakat Malaka bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia dengan fasilitas yang lebih lengkap baik secara Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Sarana (SDS) untuk menangani  pernyakit yang diderita sesuai dengan indikasi medis. Sistem pembiayaannya juga menggunakan sistem gotong-royong sehingga tidak akan memberatkan Pemda.  (cyk/til).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *