Rapat Kerja DPD dan DPR RI Bahas RUU Daerah Kepulauan

JAKARTA, TIMORline.com-Rapat Kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. RUU ini diinisiasi DPD dan dinilai sangat mendesak segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Hal tersebut tersaji pada Rapat Kerja Bersama di Ruang Rapat Pansus DPR RI Gd. Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (08/10/2018).

Rapat Kerja ini diawali pemaparan Ketua Komite I Benny Rhamdani soal Isi Pokok RUU tentang Daerah Kepulauan  kepada Pansus DPR dan perwakilan pemerintah terkait urgensi RUU tersebut.

DPD RI sendiri menilai pemerintah masih bias dalam melaksanakan pembangunan daratan dan di daerah kepulauan. Padahal, Indonesia senfiri sudah diakui  dunia internasional sebagai negara kepulauan. Tetapi, tata internal atau aturan tentang daerah kepulauan belum ada.

Benny menyatakan, kebijakan teritorial sangat mendesak saat ini.  Sebab, di daerah kepulauan sangat terbatas layanan sarana dasar, layanan publik/sipil, terbatasnya kemampuan keuangan daerah, biaya transportasi yang sangat mahal dan terbatasnya akses.

Selain itu   masih ditemukan adanya isolasi fisik, marginalisasi, dan disparisasi ekonomi, serta minimnya pembangunan manusia di daerah kepulauan.

Menurut Benny, melalui RUU tentang Daerah Kepulauan yang terdiri dari 11 Bab dan 45 Pasal in, DPD RI menginginkan adanya jaminan   kepastian hukum bagi pemerintah daerah kepulauan. Selain itu  mampu menjaga dan mempertahankan kharakteristik daerah kepulauan, mampu mewujudkan pembangunan yang  berkeadilan, serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat di daerah kepulauan.

“RUU Daerah Kepulauan  diharapkan mampu menjadi pemicu bagi pembangunan dan menjawab segala persoalan di daerah kepulauan yang saat ini masih terpinggirkan. Kami berharap cara berpikir pemerintah  jangan hanya berpusat di pusat Jawa/Jakarta  tetapi Indonesiasentris, sehingga negara harus hadir dan mengurus Indonesia yang di pinggiran  sebagai negara kesatuan,” jelas Benny, senator asal Sulawesi Utara tersebut.

Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Edison Betaubun mengapresiasi kinerja DPD RI dalam mengusulkan RUU tentang Daerah Kepuluan.

“Secara garis besar hampir semua fraksi di Pansus ini sepakat untuk membahas RUU ini ke tahap yang lebih tinggi. Kami minta pemerintah segera berkonsolidasi untuk menanggapi usulan RUU yang sangat penting dan mendesak ini,” tegas Edison.

Perwakilan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Vanda Sarundajang menyatakan RUU tersebut perlu segera disahkan sesuai dengan mekanisme legislasi nasional. Sebab, RUU tentang Daerah Kepulauan ini perlu dan mendesak segera disahkan. Vanda bahkan menilai  RUU ini bersifat Lex Spesialis atau bersifat khusus.

Michael Wattimena dari Fraksi Demokrasi juga mengapresiasi dan merespon positif DPD RI yang menginisiai RUU tentang Daerah Kepulauan ini untuk segera dijadikan undang-undang. Sebab,  RUU ini  menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah kepulauan dalam mengakui kekhususan dan keragaman daerah kepulauan.

“RUU ini harus ditempatkan sebagai UU lebih khusus dan lex spesialis serta menempatkan UU tentang Pemerintah Daerah sebagai  lex generalis,” tukasnya.

Ketua Perancang Undang Undang DPD RI John Pieris mengapresiasi perwakilan fraksi yang hadir pada rapat pansus. Sebagian besar fraksi sepakat dan mendukung RUU tentang Daerah Kepulauan ini segera ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi dan segera disahkan.

“Saya mengapresiasi sambutan positif fraksi-fraksi di pansus terhadap RUU inisiatif dari DPD RI ini. Melalui RUU ini besar harapan kita agar daerah kepulauan lebih diperhatikan, sebab kalau hal ini tidak diatur dalam undang-undang maka pemerintah akan susah dalam mengurangi rentang kendali dan fokus membangun daerah kepulauan,” demikian  Senator asal  Maluku tersebut. (cyk/til/mas)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *