Dituding Ikut Skenario Aksi 179, Inilah Tanggapan Stefan Bele Bau

SEMINGGU berlalu sudah Aksi 179. Massa aksi itu memrotes nol atau tidak adanya kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Belu 2018. Salah satu orang yang juga tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretaiat Kabupaten (Setkab) Belu disebut-sebut ikut menskenario aksi tersebut.

Dialah Stefan Bele Bau. Untuk memastikan sejauh mana keterlibatan dia dalam Aksi 179, redaksi TIMORline.com mewawancarainya secara tertulis. Sedikitnya 10 pertanyaan dikirim redaksi kepadanya melalui WhatsApp. Inilah hasil lengkap wawancara itu:

Nama Anda disebut-sebut sebagai salah satu orang yang ikut aktif menskenario Aksi 179. Tanggapan Anda?

Sebagai ASN sekaligus sebagai bawahan tidak etis kalau saya menanggapi hal ini. Karena yang menyebut hal ini adalah seorang wakil bupati yang merupakan atasan saya. Saya memahami kondisi waktu itu beliau dalam kondisi marah sekali, sehingga bisa saja ada pihak ketiga mengambil kesempatan untuk mengadu-domba. Saya tidak mungkin menentang beliau secara langsung tapi siap mengklarifikasi hal itu jika dipanggil oleh beliau.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap Aksi 179 itu sendiri? 

Sebuah aksi muncul karena ketidakpuasan terhadap sesuatu hal tertentu dan ini dijamin UU. Hal ini lumrah dalam iklim demokrasi asalkan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Bila kemudian Anda diberi sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis, apa tanggapan Anda? 

Kalau masalah teguran lisan atau administratif itu tentu ada mekanismenya. Ada panggilan untuk klarifikasi untuk membuktikan kesalahan sebagai ASN. Sekali lagi tidak etis kalau saya tanggapi hal ini melalui media. Tapi ketika dipanggil secara langsung untuk klarifikasi maka saya akan buktikan keadaan yg sebenarnya. Tentu kalau salah harus siap menerima resiko. Kalau benar pasti tidak akan diberikan sanksi kan?

Anda disebut-sebut bersama-sama  dengan teman lain  yang menskenario Aksi 179 sudah minta maaf kepada Pak Wakil Bupati pada Kamis 20 September malam. Tanggapan Anda?

Ohhh….Menurut siapa kami minta maaf karena ada hal semacam itu? Setahu saya, yang hadir saat itu kebanyakan adalah mantan tim sukses kali lalu yang ingin mendinginkan keadaan damai. Namun ada juga orang tertentu yang hadir mendahului kami di rumah beliau yang saya tahu beberapa orang di antara mereka adalah perancang aksi damai tersebut. Saya sendiri tidak tahu kalau orang itu hadir di sana untuk minta maaf. Bisa saja dia yang dimaksudkan karena menurut informasi yang kami dapat, sebelum aksi tersebut orang itu yang sibuk mengatur pertemuan untuk merancang aksi.

Dalam Aksi 179 itu, ada 12 pertanyaan dari massa aksi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Belu dengan menyoroti khusus Wabup  sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap formasi CPNS 2018. Pendapat Anda? 

Soal pertanyaan yang disampaikan  kepada pemerintah itu bukan kompetensi saya untuk menanggapinya, karena saya sebagai bawahan, jawaban apa yang disampaikan itu merupakan kewenangan atasan dan kami hanya mendengar dan menyaksikan saja.

Aksi 179  bersamaan dengan pengumuman resmi jumlah formasi CPNS Kabupaten Belu 2018. Tanggapan Anda? 

Setiap aksi adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat.  Aksi semacam ini bisa saja terjadi kapan dan di mana saja. Soal aksi tentang CPNSD saya  tidak berwenang menanggapinya.

Saat Aksi 179, terkesan Pak Bupati dan Pak Wabup berada pada posisi berbeda. Pak bupati bersama seluruh jajaran OPD, massa aksi dan sebagian bessr anggota Dewan berada dalam  satu kelompok, sedangkan pak Wabup berada di satu kelompok seorang diri. Apakah hal  itu bisa dibaca sebagai hubungan yang sudah tidak harmonis antara Bupati dan Wabup sehingga harus dirujuk kembali? 

Soal apa yang terjadi di Gedung DPRD bahwa ada kesan pak bupati dan wabup berada pada posisi berbeda, sebagai bawahan tidak etis saya mengomentarinya. Kegiatan di DPRD itu disaksikan banyak orang dan tentu mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Silahkan masyarakat  menilai sendiri.

Ada tokoh masyarakat Lamaknen yang meminta bupati dan wabup untuk rujuk dengan saling meminta maaf dalam forum sidang dewan yang terbuka untuk umum. Tanggapan Anda?

Kalau ada tokoh masyarakat yang minta bupati dan wakil rujuk itu sebenarnya mewakili harapan masyrakat. Kami sebagai bawahan tidak etis mencampurinya karena keduanya adalah pimpinan kami.

Tokoh masyarakat Lamaknen meminta pihak berwajib untuk mengusut pejabat yang ikut bermain dalam Aksi 179. Pendapat Anda?

Maaf, soal itu, saya sangat mendukung para tokoh masyarakat untuk proses hukum pejabat yang terlibat aksi. Saya sangat sepakat. Supaya kasus ini bisa jelas maka harus diselesaikan secara hukum biar semua jelas, termasuk proses hukum terhadap semua yang terlibat dalam gagalnya Belu mendapat kuota CPNS.

Apa harapan Anda terhadap Pemerintah, DPRD dan masyarakat Belu terkait Aksi 179? 

Stefan membenarkan, pada Kamis 20 September malam sebelum ke Rumah Jabatan Wabup Ose, ada pertemuan di Hotel Timor. Dia juga hadir atas undangan teman-teman lain. Semua yang hadir adalah mantan pendukung Bupati Willy dan Wabup Ose saat pilkada lalu.

“Semua marasa resah dengan  kondisi yg terjadi di Gedung DPRD dan berharap kedua pimpinan tetap akur. Sehingga kedua pimpinan diminta kembali menjalankan roda pemerintahan secara normal seperti biasa”, katanya.

Stefan menyebut, dalam pertemuan di Hotel Timor, selain dirinya, ada pula Frans Tanjung, Maxi Bae, Theo Bere Ati dan lainnya yang dia sudah tidak ingat. (*)

Pewawancara/Editor: Cyriakus Kiik

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *