Buntut Aksi 179, Bupati dan Wabup Belu Diminta segera Rujuk

ATAMBUA, TIMORline.com-Bupati Belu Willybrodus Lay dan Wakil Bupati (Wabup)-nya J.T. Ose Luan diminta segera rujuk. Sebab, komunikasi keduanya sangat terganggu sejak terjadinya aksi Forum Penyuara Masyarakat Perbatasan (FPMP)  di Gedung DPRD Belu pada Senin (17/09/2018).

Aksi 179 ini dilakukan sebagai protes terhadap formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Belu 2018 yang diketahui nol.

Komunikasi yang kurang baik itu pun meluas. Hal inilah yang  mendorong  para tokoh masyarakat (tomas) Lamaknen mendatangi dan  bertemu pimpinan DPRD Belu, Bupati Belu Willybrodus Lay  dan Wabup Ose Luan pada Jumat (21/09/2018). Para tomas itu terdiri dari Bonafasius Bowe, Silverius Mau, Ramos Berek dan John Aliuk.

Bonafasius Bowe selaku juru bicara para tomas Lamaknen, dalam keterangannya kepada wartawan meminta Bupati Willybrodus  dan Wabup Ose Luan kembali rujuk.

Mereka mengharapkan keduanya yang satu paket calon itu tetap rukun sejak awal sampai dengan tahun terakhir.

Bona, begitu Bonafasius disapa, Aksi 179 telah menimbulkan benturan rasa, benturan hati dan benturan hukum. Bahkan melanggar regulasi dan sistem.

“Apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan regulasi dan sistem soal pemahaman dan lainnya maka harus kembali dirujuk”, kata Bona.

Dalam pertemuan terbatas dengan Ketua DPRD Belu Januaria Ewalde Berek, Wakil Ketua Benediktus Hale, Bupati Willy dan Wabup Ose, terungkap, miskomunikasi antara Bupati Willy dan Wabup Ose sejak Aksi 179 terkait kuota formasi CPNS Kabupaten Belu 2018 yang diketahui nol.

Bona yang mantan Kepala Badan Pembangunan Masyarakat dan  Pemberdayaan Desa (BPMPD) Kabupaten Belu itu mengungkapkan, dari pertemuan itu pula diketahui kalau Bupati Willy  lebih mendengar pihak-pihak tertentu di luar sistem. Sedangkan Wabup Ose yang berlatar belakang birokrasi murni merasa tidak nyaman  karena lebih mengutamakan aturan.

Untuk tidak berlarut-larut, Bona berharap dampak Aksi 179 itu segera diakhiri dengan permintaan maaf. Tetapi, karena kejadiannya di dalam sidang Dewan yang terbuka untuk umum maka permintaan maaf  itu  harus dilakukan dalam sidang Dewan yang terbuka untuk umum.

“Permintaan maaf itu nanti diikuti dengan tindakan  tradisi adat”, demikian Bona. (cyk/til).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *