Menguak Tabir Aksi FPMP 179

KETIKA tahu   tidak adanya kuota Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur  (NTT), banyak masyarakat setempat yang sangat kecewa. Kekecewaan itu tidak hanya diungkapkan lewat media sosial. Bahkan ada beberapa kaum muda yang dengan keberaniannya turun ke jalan  untuk memberikan mosi tidak percaya kepada Pemkab Belu, Senin (17/9/2018).

Aksi tersebut mendapat respon baik dari DPRD Kabupaten Belu hingga mempertemukan masa aksi dengan para pucuk pimpinan yang ada di Kabupaten Belu. Akan tetapi, aksi itu juga terkesan dipolitisir  pihak tertentu hanya untuk mengambinghitamkan pihak tertentu yang selama ini menjadi lawan politiknya.

Pada Jumat (14/09/2018), massa aksi yang menamakan diri Forum Penyuara Masyarakat Perbatasan (FPMP) mendatangi Gedung DPRD Belu guna mempertanyakan tidak adanya kuota formasi CPNS di Kabupaten Belu. Kedatangan mereka diterima para pimpinan DPRD Belu.

Ketua DPRD  Belu Januaria Awalde Berek saat itu berjanji akan mempertemukan FPMP dengan para ppcuk pimpinan di Belu, dalam hal nii Bupati, Wakil Bupati, Sekkab dan dinas terkait.

Pada  Senin (17/09/2018) pagi, massa aksi sudah berdiri di depan Gedung DPRD Belu guna mempertanyakan kepada pemerintah daerah, mengapa Kaupaten Belu tidak mendapat kuota formasi CPNSD?

Massa aksi sempat berarak menuju Pasar Baru Atambua dan meminta dukungan dari masyaarakat Belu. Massa aksi kemudian kembali ke Gedung DPRD Belu dan meminta DPRD Belu untuk segera menghadirkan para pimpinan yang ada di Pemda Belu.

Mereka berteriak di depan gerbang masuk Gedung DPRD Belu dengan memberikan delapan  poin pernyataan sikapnya. Inti pernyataan sikap tersebut adalah menuntut Pemda Belu bersama DPRD Belu segera menghubngi pemerintah pusat agar Kabupaten Belu pun mendapat kuota formasi CPNS 2018.

Delapan  tuntutan itu sebenarnya sudah dibahas sejak Minggu (16/09/2018). Delapan poin itu disusun dengan tuntutan pemerintah daerah harus bisa meminta Pemerintah Pusat agar Belu mendapat kuota CPNS.

Massa aksi FPMP diterima  Ketua DPRD Kabupaten Belu. Mereka diajak masuk ke dalam ruang sidang dan bertemu langsung dengan para pucuk pimpinan Pemda Belu.

Saat itu, FPMP diminta untuk membacakan  delapan tuntutannya di hadapan para pimpinan Pemda Belu. Sidang awalnya berjalan baik. Sidang mulai ribut saat setelah Roi Bele Bau membacakan 12 pertanyaan yang menjadi persoalan bagi masyarakat melalui pernyataaan Wakil Bupati di beberapa media hingga terjadinya aksi tersebut. Terkesan, ke-12 pertanyaan itu  menyudutkan Wakil Bupati Belu J.T. Ose Luan.

Wabup Ose Luan menekankan bahwa inti pernyataannya di beberapa media adalah tidak ingin mengambinghitamkan seseorang dalam ketiadaan kuota formasi CPNS di Kabupaten Belu. Bagi Ose Luan, hal ini merupakan kesalahan bersama, bukan kesalahan satu atau dua orang saja. Kesalahan itu terjadi karena adanya miskomunikasi antara pucuk pimpinan dengan dinas terkait.

Namun, dari 12 pertanyaan itu, muncul pertanyaan baru bagi Ose Luan, mengapa dalam kasus ini, “seakan-akan” dirinya yang dikambinghitamkan? Ose Luan menuturkan, ternyata dalam situasi ini, Wakil Bupati yang diserang, bukan sistem pemerintahan yang dievaluasi.

“Keterangan saya yang ada di mana-mana itulah keterangan yang benar. Jadi jangan tuduh bahwa saya tahu, lalu saya diam, itu lucu! Dari segi administrasi saja, Wakil Bupati tidak pernah dipanggil untuk  urusan itu”, jelas Ose Luan.

Ditegaskan, dalam situasi ini, bila partai pendukung pemenang pilkada memintanya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati Belu, dirinya siap untuk mundur.

Dua belas pertanyaan yang dianggap sebagai persoalan dasar itulah yang menuaii kontraversi dari berbagai pihak. Bahkan massa aksi pun mempertanyakan munculnya 12 pertanyaan tersebut.

Koordinator Umum FPMP, Engel Foa mengaku tidak tahu-menahu soal 12 pertanyaan yang ditanyakan Roy Bele Bau. “Itu sudah di luar kendali kami. Kami hanya membuat pernyataan sikap yang tertuang dalam delapan poin yang saya bacakan saat sidang”, ujar Engel yang ditemui usai persidangan.

Keanehan ini diungkapkan Koordinator Lapangan Viktor Motaain Nahak. Dirinya merasa kaget dengan 12 pertanyaan itu. Padahal dirinya meminta Roy untuk menceritakan kronologis hingga munculnya pernyataan sikap, bukan pertanyaan yang malah melemahkan Wakil Bupati Ose Luan.

“Saya kaget ketika Roy ajukan pertanyaan-pertanyaan itu sungguh di luar konsep yang kami rancang bersama. Kita semua tahu bahwa permasalahannya ada pada miskomunikasi dalam lingkup Pemkab Belu, bukan malah menuding Wakil Bupati untuk harus bertanggugjawab akan masalah tersebut”, ujar pria yang akrab disapa Viki itu.

Viki mencurigai ada muatan politik dari oknum-oknum tertentu yang ingin melemahkan posisi Ose Luan sebagai Wakil Bupati Belu. “Kami hanya ingin menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Tidak ada unsur untuk mengambinghitamkan salah satu pihak. Tapi dalam 12 pertanyaan tadi, seolah-olah, wakil bupati yang harus bertanggungjawab akan masalah ini”, jelas Viki.

Engel merasa ada kejanggalan dalam kejadian ini. Sebab, sesuai  penjelasan Sekkab Belu Petrus Bere, dirinya mendapat informasi akan adanya kuota CPNS  bagi Kabupaten Belu dari Kemenpan pada Minggu (16/09/2018), sekira pukul 20.00 wita via telephon selulernya. Tapi Roy Bele Bau sudah mengetahui informasi itu pada Sabtu (15/09/2018).

“Pada  Sabtu malam, saya ditelephon oleh Roy. Saat itu, dia mengatakan bahwa dirinya sudah mendapat informasi kalau Kabupaten Belu mendapat kuota CPNS. Padahal, Sekkab saja baru tahu informasi ini  Minggu malam. Bahkan Roy meminta bahwa walau Belu sudah mendapat kuota, tapi aksi tetap dilaksanakan. Memang saat itu saya tidak curiga, tapi dengan kejadian ini, saya tadi curiga kalau kami sudah disusupi kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan posisi Wakil Bupati Belu”, ungkap Engel.

Roy Bele Bau yang dikonfirmasi media ini menuturkan bahwa mereka melakukan aksi murni atas kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan lain yang menunggangi mereka. Dirinya bahkan mengakui bahwa dirinya baru mengetahui informasi adanya kuota CPNS saat di persidangan. Sebelumnya, dirinya tidak pernah mendapat informasi apa pun terkait adanya kuota tersebut.

Keadaan pun memanas hingga selesai persidangan. Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan yang keluar ruang sidang langsung  mendatangi Helio Caetano Moniz dan memarahinya. “Saya tidak pernah ingin jadi Wakil Bupati karena saya orang miskin. Tapi kalian datang di rumah dan membujuk saya. sekarang, kalian berusaha untuk menjatuhkan saya”, marahnya dengan nada tinggi dan wajah memerah.

Saat itu, Helio hanya berusaha tenang dan terus meminta maaf. Helio berjanji akan langsung menemui Ose Luan di rumahnya untuk membicarakan semua ini biar selesai masalahnya.

Bupati Belu Willybrodus Lay yang ditemui awak media di Rumah Jabatan mengakui bahwa ada sebuah permainan yang cukup besar dan terstruktur rapi untuk melemahkan posisinya sebagai bupati. Dirinya baru mengatahui hal tersebut melalui kejadian ini.

“Hampir semua ketua partai yang sudah membuat pernyataan mosi tidak percaya kepada bupati dengan kejadian ini. Namun, Tuhan mendengarkan doa saya sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik”.

Koordinator Lapangan FPMP Viki berjanji siap membantu Wakil Bupati Belu untuk mengusut tuntas oknum yang bermain di balik aksi yang dilaukan  FPMP pada Senin 17 September atau 179. “Kami akan mencari waktu untuk menemui bapak Ose Luan. Intinya, kami sudah siap untuk mengungkap siapa saja otak di balik kejadian ini!”, demikian Viki. @Richi Anyan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *