Kuota CPNS Nol, Masyarakat Belu Protes

ATAMBUA, TIMORline.com-Masyarakat Kabupaten Belu yang tergabung dalam Forum Penyuara Masyarakat Perbatasan (FPMP) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Belu pada Senin (17/09/2018). Aksi ini dilakukan sebagai protes masyarakat terkait nol atau tidak adanya kuota CPNS 2018 di Kabupaten Belu.

Koordinator Umum FPMP Engelbertus Foa menuturkan,  FPMP menilai  Pemkab  Belu dalam masa kepemimpinan Bupati Willybodus Lay dan J.T. Ose Luan menyisahkan beberapa permasalahan  krusial yang  berkaitan erat dengan masyarakat Kabupaten Belu. Di antaranya, penempatan eselon  yang tidak sesuai dengan  konsep the right man onthe place. Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antarinstansi dan antara pimpinan dan bawahan.

Beberapa hal krusial ini berakibat pada banyaknya persoalan yang berujung pada munculnya berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat.

“Kami FPMP meminta Bupati dan Wakl Bupati untuk segera melakukan pembenahan birokrasi. Sebab, telah terbukti dengan kinerja buruk orang-orang di birokrasi hingga mengakibatkan tidak adanya formasi CPNS di Kabupaten Belu”, tegas Engel.

Koordinator Lapangan Viktor Motaain Nahak dalam orasinya menuturkan, masyarakat Belu saat ini suah tidak percaya lagi  DPRD yang kerjanya hanya melakukan studi banding untuk menghabiskan anggaran daerah. Padahal, studi banding yang dillakukan seama ini, sama sekali tidak berdampak pada penyelesaian masalah yang ada di Kabupaten Belu.

“Pada saat-saat seperti ini, DPRD sendiri tidak mampu mengambil fungsinya sebagai pengontrol eksekutif. Mereka hanya duduk diam dan mendengarkan apa yang disampaikan  Bupati dan Wakil Bupati. Mereka tidak berteriak memperjuangkan kepentingan banyak masyarakat,” teriaknya dengan suara kencang.

FPMP kemudian menyampaikan  beberapa pernyataan sikapnya yang dibalut dalam delapan poin. Mereka meminta Pemkab Belu bertangungjawab terhadap persoalan kuota nol untuk formasi CPNS. Sehingga, Pemkab Belu didesak segera mengambil tindakan menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu 2 x 24 jam.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut dan menindak secara tegas oknum-oknum yang secara sengaja telah menyembunyikan surat edaran Kemenpan RB   Desember 2017.

Mereka berjanji, apabila formasi tes CPNS di Kabupaten Belu tidak direalisasikan, masyarakat Belu bersama ribuan guru honor dan tenaga sukarela kesehatan yang ada di seluruh Kabupaten Belu akan melakukan mogok kerja dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Mereka juga meminta  DPRD Kabupaten Belu segera memaainkan peran politiknya terkait  fungsi kontrol dan pengawasan terhadap Pemkab Belu. Karena itu, mereka meminta DPRD Belu agar tidak terjadi pergeseran alokasi dana bagi CNSD yang sudah dianggarkan DPRD Belu.

Apabila tuntutan ini tidak diindahkan,  FPMP akan menduduki kantor DPRD Belu. Mereka juga menegaskan, apabila tuntutannya tidak direalisassikan dalam waktu 2 x 24 jam,  FPMP akan melakukan mosi tidak percaya kepada Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD Belu.

Massa aksi sempat melakukan aksinya di Pasar Baru Atambua. Di sana mereka mendapat tandatangan dan dukungan dari masyarakat.

Persoalan tidak adaya formasi CPNS di Kabupaten Belu bukan merupakan kesalahan dari oknum tertentu, tapi merupakan kesalahan bersama Pemda Belu diakui  Wakil Bupati Belu J.T. Ose Luan  ketika diwawancarai awak media di Gedung DPRD Kabupaten Belu pada Kamis (13/09/2018).

Dikatakan,  sudah bukan saatnya lagi untuk mengambinnghitamkan oknum tertentu karena tidak adanya formasi CPNS di Kabupaten Belu. Tidak adanya formasi disebabkan oleh terjadinya miskomunikasi antara pucuk pimpinan dan dinas terkait.

“Ini sebenarnya ada komunikasi yang putus antara pucuk pimpinan dan dinas yang mengelolanya,” pinta Ose Luan.

Kendati demikian, kondisi ini tidak membuat mantan Sekda Belu tersebut mencari pembenaran bagi dirinya. “Tidak benar bahwa dalam kondisi ini kita mencari kambing hitam,” ujarnya. @Richi Anyan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *