Yan Christian: Otsus Papua perlu Dievaluasi Total

MANOKWARI, TIMORline.com-Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy mendesak Gubernur Papua  Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal segera mempersiapkan langkah-langkah dalam penyelenggaraan evaluasi total terhadap keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahum 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus)  Papua.

“Evaluasi itu harus melibatkan semua komponen masyarakat Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP). Sebab, salah satu tujuan utama hadirnya UU Otsus Papua adalah keberpihakan bagi OAP itu sendiri,” kata Yan sebagaimana dilaporkan kontributor TIMORline.com Melki Tepa dari Manokwari, ibukota Propinsi Papua Barat, Kamis (06/09/2018).

Mengutip Pasal 77 dan 78 UU Otsus, Yan menjelaskan, evaluasi total itu sendiri penting dijadikan sebagai landasan hukum guna mendorong perubahan-perubahan substansial yang mendesak dan atau sangat diperlukan dewasa ini di Tanah Papua.

“Banyak aspek urgen dari UU Otsus Papua yang selama lebih dari 10 tahun pelaksanaan dan kebijakannya tidak terlaksana atau sulit dijalankan secara murni dan konsekuen,” tegas Yan.

Menurut dia, dalam aspek penegakkan hukum, di Papua belum  dibentuk Komisi Hukum Ad Hoc sesuai amanat Pasal 32 UU Otsus. Selain itu, aspek perlindungan HAM rakyat Papua belum dibentuk Pengadilan HAM sebagaimana yang diamanatkan Pasal 44 UU Otsus Papua. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) seperti diatur dalam Pasal 45 UU Otsus Papua juga belum dibentuk.

“Saya sebagai pembela HAM, pembentukan komisi-komisi itu sangat urgen dan mendesak dalam konteks upaya pembangunan perdamaian di Tanah Papua,” tarangnya.

“Kiranya kedua pimpinan Propinsi Papua di periode kedua ini dapat memulai langkah persiapan pelaksanaan evaluasi total terhadap UU Otsus Papua dengan melibatkan MRP Papua dan Papua Barat, bersama DPRP Papua serta Papua Barat,” cetusnya. (mel)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *