Kedubes Inggris Pertanyakan Kondisi Keamanan Papua

MANOKWARI, TIMORline.com-Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Papua Barat Yan Christian Warinussy  didampingi Kepala Divisi Advokasi Perempuan dan Anak LP3BH Thresje Juliantty Gasperz melakukan pertemuan dengan Sekretaris Bidang Politik  pada Kedutaan Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Robert Campbell dan stafnya,  di Manokwari, Senin (03/09/2018).

Pertemuan selama lebih kurang satu jam itu, diplomat asal Inggris tersebut menanyakan informasi mengenai situasi dan kondisi penegakkan hukum dan perlindungan hak azasi manusia di Tanah Papua, khususnya di wilayah Propinsi Papua Barat.

Menjawab  pertanyaan Robert Campbell, Yan Christian Warinussy menjelaskan, penegakan hukum di wilayah Papua Barat terkait  konflik pertanahan, pertambangan migas dan non migas masih sangat rendah. Sebab,  institusi penegak hukum di wilayah itu  belum berperan secara maksimal.

Dalam siaran pers yang disebar  di Manokwari dan diterima TIMORline.com, Selasa (04/09),  Yan Christian Warinussy mengatakan, seharusnya lembaga kultur semacam Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) yang berada di garis depan dalam mendorong perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua. Antara lain   dalam kasus tanah adat  tujuh keret Suku Mpur di lembah Kebar- Kabupaten Tambrauw akhir Agustus 2018 lalu.

Yan Christian Warinussy. (Foto: Istimewa).

Kepada Robert, Yan Christian  mengakui adanya hubungan kerjasama antara LP3BH Manokwari dengan perusahaan asal Inggris, BP (Byond Petroleum) Indonesia di wilayah Teluk Bintuni.

Dalam hal pendidikan  hukum kritis bagi masyarakat adat di daerah terkena dampak langsung maupun tak langsung dari proyek LNG Tangguh kerjasama tersebut sudah berlangsung sejak 2009 hingga saat ini. Kerjasama ini tertuang dalam Nota Kesepahaman yang selalu diperpanjang tiap tahunnya.

LP3BH Manokwari sendiri sudah menjalankan program penguatan kelembagaan adat lokal di wilayah adat Suku Sebyar.

Ada pula program pengelolaan ketatapemerintahan good governance yang berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Yan Christian juga mengakui sangat mendukung penguatan dan pemberdayaan hak azasi perempuan dengan membangun jaringan kerjasama perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Teluk Bintuni.

Sebagai buktinya,  LP3BH Manokwari telah mendirikan pos pelayanan hukum di Bintuni yang sementara ini mendapat dukungan melalui kerjasama dengan BP Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

Selain itu, Yan Christian menginformasikan bahwa situasi sosial dan kriminalitas yang menonjol di Manokwari dan Propinsi Papua Barat pada umumnya adalah terutama terkait peredaran miras, narkoba maupun kekerasan seksual dan penyalahgunaan lem fox (aibon) serta tindak pidana korupsi.

Terkait kehadiran PT Freeport Indonesia, Yan mengungkap adanya penolakan rakyat Papua secara total dan masif saat ini.

Yan  juga meminta Kedutaan Besar  Inggris untuk Indonesia mendesak  Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya membuka dialog dengan rakyat Papua. Dialog dimaksud untuk mencari solusi damai terhadap berbagai masalah yang terjadi di Tanah Papua sepanjang lebih dari lima puluh tahun terakhir. (mel)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *