Dana Desa Bermasalah, Silahkan Lapor ke Posko Pengaduan Alfons Centre

KUPANG, TIMORline.com-Pemerintah pusat melibatkan masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan dana desa. Baik secara perorangan maupun kelompok dalam bentuk organisasi kemasyarakatan.

Sebagai kepeduliannya terhadap pemanfaatan dana desa, salah satu putera Nusa Tenggara Timur (NTT) Alfons Loemau membuka Posko Pengaduan Dana Desa.

Alfons adalah purnawirawan polisi yang saat ini menjadi praktisi hukum  sangat kritis.

Alfons membuka Posko Pengaduan ini  sebagai media bagi siapa pun yang ingin melakukan pengawasan sekaligus pelaporan tentang penyelewengan dana desa di daerahnya masing-masing tetapi  takut identitasnya terungkap.

Hal ini dilakukan Alfons mengingat guliran dan desa begitu besar yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  ke NTT.

Dalam pengamatannya,  terindikasi banyak terjadi penyelewengan atas dana desa yang  diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Padahal, kucuran dana desa  begitu besar. Infrastruktur parah. Banyak desa belum tersentuh sama sekali. Kemiskinan masih menjadi jeritan rakyat hari-hari.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, tiap kabupaten/kota mengalokasikannya ke setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran ini untuk  mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

“NTT pada tahun anggaran 2018 mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp2,5 triliun. Dana tersebut disalurkan untuk 3.026 desa yang tersebar pada 21 kabupaten di pmPropinsi NTT berbasis kepulauan. Alokasi anggaran ini lebih besar dari dua tahun sebelumnya.  Pada 2017 sebesar Rp2,3 triliun sementara pada  2016 sebesar Rp1,8 triliun.

“Meski mengalami peningkatan alokasi dana tersebut pada  2018 dengan alokasi setiap desa sebesar Rp280 juta, namun yang menjadi keanehan adalah hingga saat ini masih banyak desa yang terindikasi belum merasakan alokasi dana pemerintah tersebut. Dengan demikian, efektifnya peruntukan dana ini tidak sesuai dengan hakiki penerapan  dana desa”, tegas Alfons seperti disiarkan strikenews.id, Minggu (02/09).

Terhadap berbagai persoalan pemanfaatan  dana  desa yang terjadi, Alfons terpanggil untuk  memberikan advokasi dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat NTT untuk ikut mengawasi sekaligus melaporkan setiap penyelewengan ke Posko Pengaduan Alfons Centre.

Menurut Alfons, dana itu bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Tetapi, belum dirasakan masyarakat secara utuh. Karena itu, dia berharap masyarakat tidak takut melapor adanya  berbagai praktik  penyelewengan dana desa di daerah masing-masing.

“Siapa pun oknum di balik praktik-praktik  itu harus dilaporkan”, kata Alfons.

Bagi masyarakat yang ingin melapor, silahkan menghubungi alamat email: alfonscentrepengaduan@gmail.com. Laporan yang diterima bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan nama dan alamat detail pelapor, dan setiap pelapor akan menerima tanda terima laporan.

Setelah laporan diterima, Centre Pengaduan akan melakukan koreksi atas laporan tersebut dan kembali menginformasikan hasil koreksi termasuk tindakan selanjutnya.

Seluruh tahapan perampungan berkas pengaduan, saksi dan alat bukti untuk memenuhi unsur laporan, akan disampaikan kepada pelapor melalui nomor telepon masing-masing. Setiap laporan yang sudah memenuhi unsur penyelewengan dana desa akan ditindaklanjuti  Alfons Centre dengan membuat  Laporan Kepolisian ke Mabes Polri sebagai mitra.  Selanjutnya dilakukan penindakan secara hukum. Setiap perkembangan dari laporan yang telah disampaikan ke Mabes Polri akan disampaikan kepada pelapor bersangkutan. (cyk/til)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *