KPK ‘Berkantor’ sehari di Kabupaten Malaka

BETUN, TIMORline.com-Unit Koordinator Sub Daerah Divisi  Pencegahan Tindakan Korupsi pada  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ‘berkantor’ selama sehari di Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (28/08/2018).

Cara ‘berkantor’ itu dengan melakukan pertemuan tertutup bersama Pemerintah Kabupaten Malaka   di Aula Kantor Bupati Malaka. Pertemuan serupa dilakukan bersama   anggota DPRD Malaka di Ruang Sidang DPRD Malaka.

Alfi Rachman Waluyo dari Unit Koordinator Sub Daerah (Korsubda) Divisi Pencegahan Korupsi KPK RI saat ditemui  di gedung DPRD Malaka menjelaskan, kunjungan timnya ke Kabupaten Malaka  pertama ini untuk melakukan koordinasi.

“Pada intinya Pemkab  Malaka melalui Asisten II sudah berkomitmen bersama pihak KPK, dan berjanji untuk  melakukan 10 sistem tata kelola pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malaka berbasis elektronik atau online. Sehingga, semua masyarakat ikut mengawasi dan pemerintahan terlihat transparan.

Menurut Alfi, dari pertemuan bersama pihak Pemkab Malaka ketahuan bahwa hal-hal yang  menjadi komitmen Pemkab Malaka masih di luar komitmen bersama itu. Karena itu, Alfi mengajak masyarakat atau pihak pers dan  DPRD segera menghubungi KPK untuk segera diatasi.

Dalam pertemuan bersama pihak  DPRD Malaka, Alfi mengakui adanya beberapa pengaduan.  Kalangan DPRD Malaka mengungkap beberapa kasus korupsi di Kabupaten Malaka yang terjadi di desa hingga  Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Kasus-kasus itu sudah ditangani pihak Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Belu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu.

“Kasus-kasus itu  kini menjadi buah bibir masyarakat. Kami sudah membuka pintu dan akan menghubungkan keluhan anggota DPRD ke pihak humas atau Divisi  Bagian  Tindakan Penyelidikan Korupsi.  Divisi yang hadir saat ini adalah divisi pencegahan korupsi, bukan divisi tindakan penyelidikan korupsi”, demikian Alfi.

Ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran menjelaskan, pihak DPRD Malaka sangat mendukung  program pencegahan tindakan korupsi oleh KPK dan Pemkab Malaka.

“Bagi saya, hal yang diminta KPK ini sangat bagus dan luar biasa.  Mencegah itu kan lebih bagus daripada terjadi korupsi”, katanya. Dia berharap ada kerjasama yang baik antara KPK dengan pemerintah daerah dan  masyarakat untuk mengawasi berbagai tindak korupsi sehingga tidak terjadi korupsi di Kabupaten Malaka.

Pejabat eksekutif yang hadir adalah  Asisten II pada Sekretariat Kabupaten (Setkab) Malaka bidang  Ekonomi dan Pembangunan Silvester Letto dan beberapa kepala dinas.

Bupati Malaka Stefanus Bria Seran sendiri diinformasikan sedang melakukan kunjungan kerja di Belanda dan Jerman. Sedangkan Sekkab Malaka Donatus Bere diinformasikan sedang berada di Jakarta.

Informasi  yang diperoleh TIMORline.com menyebutkan, kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Malaka adalah  kasus pembangunan Unit Ruang Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Wederok Kecamatan Weliman senilai Rp 2,1 miliar lebih. Kasus ini mencuat di bawah kepemimpinan Kepala Dinas (Kadis) Petrus Bria Seran. Dialah salah satu  adik kandung Bupati Malaka Stefanus Bria Seran.

Ada pula kasus proyek pembangunan tembok perkuatan tebing di Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 3.287.095.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016 dan kasus dugaan korupsi pengadaan lampu sehen sebanyak 1.529 unit pada tahun anggaran 2016 senilai Rp 6.792.404. 000 dan 268 unit pada tahun anggaran 2017 senilai Rp 1.130.131.000. Kasus ini diduga kuat melibatkan Yohanes Leki selaku Kadis.

Kasus lainnya adalah pengadaan bibit kacang hijau sebanyak 22,5 ton senilai Rp600 juta di Dinas Tanaman Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka. Kasus ini terjadi  di bawah kepemimpinan Kadis Yustinus Nahak.

Di bawah kepemimpinan Paskalia Frida Fahik, dugaan korupsi diduga kuat terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka. Dugaan ini  terkait pembangunan rumah tunggu  Puskesmas Fahiluka di Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp440 juta. Dugaan korupsi lainnya terjadi  di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka terkait pengadaan itik dewasa.

Kini, kasus-kasus itu sedang dalam penanganan pihak kepolisian dan kejaksaan setempat.

Pihak kepolisian juga sedang menyelidiki kasus dana desa yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Malaka. Antara lain Desa Weulun, Webriamata, Halibasar, Fafoe, Raimataus, Alas Utara dan Nanebot.

Dalam beberapa kesempatan berbeda, Kapolres Belu AKBP Chrisrian Tobing menyatakan, kasus-kasus itu sedang dalam penyelidikan pihaknya. Bahkan, sebagian kasus di antaranya segera ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. (cyk/til)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *